Tata Bahari ala Menteri Susi

Menteri Pudjiastuti

Dalam tulisan yang berjudul Integrasi dan Kedaulatan Nasional, Semangat Perayaan Hari Nusantara, saya mengungkapkan bahwa sejak pertama kali dikukuhkan, pemerintah merayakannya sebagai kampanye penegakan kedaulatan negara atas wilayah laut di nusantara. Sayangnya, meski mengusung tema dan atribut bahari, perayaan tersebut lebih cenderung pada aspek promosi menjaga kedaulatannya di banding upaya nyata mengatasi persoalan pengelolaan sumber daya laut. Sebab itulah, perayaan hari nusantara ini kerap mendapat cibiran hanya sekadar seremonial. Misalnya KIARA (Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan), selaku kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan besar terhadap laut, mengkritik perayaan ini telah menghamburkan anggaran untuk hal yang tidak penting, alih-alih solusi nyata meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga keutuhan wilayah perairan nusantara.

Program nyata pemerintah tentang pengelolaan sumber daya laut tentu saja tidak bisa diukur dari perayaan hari nusantara saja. Sebenarnya isu tersebut sudah mendapat perhatian cukup serius dari pemerintahan Jokowi yang memilih pembangunan sektor maritim sebagai program unggulan kabinet kerjanya. Dalam pemerintahan Jokowi, pengelolaan sumber daya laut ada di bawah Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikomandoi Menteri Susi Pudjiastuti. Berbagai program sudah diluncurkan kementrian tersebut, kebanyakan malah sangat populer dan memicu perdebatan. Sebagian besar adalah karena gaya birokrasi Menteri Susi yang dinilai “nyentrik.”

***

Program kerja KKP 2014-2019 bergerak dari isu kerugian negara akibat pengelolaan sumber daya laut yang tidak tepat. Menteri Susi menawarkan solusi berupa revolusi mental para pelaku sektor maritim untuk melakukan penguatan aspek-aspek kedaulatan atas wilayah laut, konservasi ekosistem laut, kedaulatan pangan (hasil laut), dan peningkatan ekspor hasil laut. Adapun program-program andalan KKP sejak dari tahun 2014 sampai saat ini antara lain seperti;

“Pemberantasan illegal fishing dengan pengetatan keamanan laut dan penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan. Pelarangan penggunaan jaring cantrang (pukat hela dan pukat tarik) karena bersifat eksploitatif (menangkap ikan semua ukuran) dan desdruktif (merusak ekosistem karang). Moratarium kapal asing di atas 30 gross ton (GT). Pelarangan transhipment (bongkar muat ikan di tengah laut) untuk menghindari illegal fishing. Pembatasan ukuran lobster, kepiting dan rajungan yang boleh diperdagangkan (tidak boleh yang masih kecil dan sedang bertelur). Pelarangan penggunaan solar bersubsidi untuk kapal di atas 30 GT. Program pengembangan sentra produksi garam dan rumput laut. Program-program pemberdayaan masyarakat pesisir. Serta program pendisiplinan pegawai KKP.”

Namun benarkah program-program KKP itu optimal mencapai tujuannya? Apa manfaatnya terutama bagi para pelaku di sektor kelautan dan perikanan? Jika kita menelusuri tanggapan terhadap kinerja KKP, mudah saja kita menemukan pendapat yang pro dan kontra. Pada titik ini kita harus sadari, setiap kebijakan tidak akan memberi keuntungan merata bagi semua kelompok kepentingan, pasti ada yang dirugikan. Untuk menilainya, kita hanya perlu melihat siapa yang diuntungkan, dalam bentuk apa? dan sebaliknya siapa yang dirugikan, dalam bentuk apa?

Ada pandangan dari publik yang melihat program-program Menteri Susi merupakan agenda strategis untuk menjaga kedaulatan negara atas sumber daya laut. Pihak ini melihat program itu akan menjaga pasokan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dengan metode kontrol yang dijalankan KKP terhadap hasil laut, sejak dari sumber hingga distribusinya, dinilai akan lebih menguntungkan pelaku domestik dan negara.

Sementara yang melihat sebaliknya kebanyakan adalah stakeholder sektor kelautan dan perikanan, seperti asosiasi atau himpunan para pelaku di bidang perikanan, perkapalan, mulai dari pengusaha besar hingga nelayan-nelayan kecil. Mereka melihat program-program Menteri Susi sangat merugikan. Sebagai pelaku di lapangan, mereka merasa usahanya telah dibatasi sehingga menurunkan omzet secara signifikan. Misalnya pembatasan ukuran lobster yang menurunkan produksi nelayan atau larangan transhipment serta penggunaan solar industri yang membuat pengeluaran operasional semakin besar. Bahkan ada pelarangan yang menyebabkan pelakunya tidak dapat beroperasi dan berakhir dengan gulung tikar. Misalnya yang terjadi pada nelayan pengguna jaring cantrang.

Program-program Menteri Susi menimbulkan berbagai kritik dan resistensi. Kritikan muncul dari DPR, tokoh politik, akademisi, dan berbagai organisasi nelayan. Pihak-pihak ini menilai berbagai program KKP dibuat tanpa perencanaan matang. Semuanya adalah strategi taktis ala lapangannya menteri Susi yang muncul dan diterapkan dengan tiba-tiba, tanpa asesment yang mendalam, tanpa sosialisasi berarti, dan minim aspirasi dari bawah. Berbagai kelompok nelayan kemudian melakukan resistensi, berupa aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut dihapuskannya pelarangan-pelarangan. Nelayan menuntut penghapusan itu karena dampak langsung yang mereka rasakan, sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Namun sepertinya kritikan dan tuntutan berbagai kelompok kepentingan itu tidak memberi efek terhadap arah kebijakan Menteri Susi. Meskipun telah menyebabkan menurunnya volume ekspor hasil perikanan secara signifikan (-14,91% dari tahun 2014, dari data BPS yang diolah Ditjen P2HP KKP), Menteri Susi membuat KKP bertahan dengan menyajikan laporan positif dari program kerjanya. Program-program pelarangan dilaporkan telah meningkatkan pelestarian sumber daya perikanan dan membuat bangkrut para pengusaha perikanan di negeri tetangga yang awalnya mengandalkan hasil dari illegal fishing di Indonesia. Hal itu diprediksi akan menyebabkan pengurangan jumlah pasokan di pasar ekspor. Sehingga daya tawar Indonesia di pasar ekspor menjadi lebih kuat untuk meningkatkan harga jual dan kuantitas pasokan. Tahap itulah yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan. Meski harapan itu belum terwujud, Menteri Susi cukup pandai bermanuver kala kritikan deras melanda. Misalnya pengalihan isu penurunan ekspor hasil laut dengan mem-blow up berita tentang pemberantasan perbudakan di kapal-kapal nelayan asing.

Menteri Susi dan KKP bahkan makin populer dengan program-program dan manuvernya itu. Menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilangsir Tempo (5/11), tentang kepuasan publik terhadap kinerja kementrian Jokowi, menempatkan Menteri Susi Pudjiastuti di peringkat pertama. Publik menyukai kinerja Menteri Susi yang dinilai pro kepentingan nasional dan telah menerapkan revolusi mental di sektor kemaritiman. Berkat pencapaian itu, seperti diberitakan di website KKP (15/12), Presiden Jokowi menempatkan KKP sebagai kementrian dengan kinerja paling baik di tahun 2015. Reward-nya, presiden menaikkan pagu anggaran KKP tahun 2016 menjadi Rp 13,8 triliun, atau sebesar 31,4% dari tahun 2015. Selain itu, pengajuan anggaran KKP tahun 2016 dijadikan model bagi kementrian yang lain. Satu hal lagi, presiden Jokowi menyebut perubahan positif di KKP dengan istilah “Susinisasi.”

***

Aktivitas Menteri Susi dan KKP dilindungi otoritas negara dan dilegitimasi secara hukum dalam menjalankan praktik-praktik kepengaturan terhadap para pelaku sektor maritim, dalam tujuan memperbaiki persoalan-persoalan yang ada. Di samping itu, manfaat jangka panjang yang dijanjikan KKP lewat program-programnya telah berhasil menarik dukungan publik. Legitimasi secara hukum dan dukungan publik itu menjadi backup yang membuat Menteri Susi tetap bertahan menerapkan program KKP. Namun proses penerapan program, cenderung “arogan” dan seperti penyakit birokrat kebanyakan, lebih mendahulukan diagnosa etik para perencana ketimbang aspirasi emik para pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu di lapangan. Sayangnya perubahan yang diperjuangkan Menteri Susi masih jauh dari harapan. Bahkan pelaksanaan program menyebabkan berkurangnya produktivitas hasil laut dan penurunan penghasilan para nelayan. Meski apa yang hendak diwujudkan Menteri Susi memang untuk kepentingan jangka panjang negara dan warga Indonesia, tapi boleh dibilang pelaksanaannya telah memilih untuk “mengorbankan yang sedikit demi kemaslahatan yang lebih banyak” dengan berlindung di balik pembenaran “bersakit-sakit dahulu, senanglah kemudian.“

Referensi:
http://kkpnews.kkp.go.id/index.php/menunjukkan-kinerja-terbaik-tahun-2016-pagu-anggaran-kkp-naik-314-persen/
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151216125914-92-98589/tanpa-ikan-indonesia-ekspor-hasil-laut-thailand-terjun-bebas/
http://www.kiara.or.id/siaran-pers-kiara-dalam-memperingati-hari-nusantara-13-desember-2015/
http://www.rmol.co/read/2015/10/23/221827/Rokhmin-Dahuri:-Objektif-Saja,-Jurus-Ibu-Susi-Itu-Salah…-

 

Rahmad Efendi

Memperoleh sarjana dari Antropologi Unpad. Senang membaca manga. Sedang belajar di bidang tulis menulis. Berminat dengan berbagai kajian tentang relasi kekuasaan dan ekonomi politik, terutama dalam korelasinya dengan isu pembangunan, sains, teknologi dan masyarakat.

More Posts - Website

Follow Me:
FacebookGoogle Plus