Seri Mengenal AAI : AD/ART

AAI

ANGGARAN DASAR ASOSIASI ANTROPOLOGI INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya tugas pokok setiap ilmuwan adalah mengembangkan secara terus-menerus dan mengabdikan ilmunya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Bahwa warga negara Indonesia, yang atas dasar pendidikan dan minat menjadikan antropologi sebagai pokok perhatian utama dalam kehidupan protesionalnya dianggap sebagai pengemban ilmu itu yang mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan antropologi di Indonesia agar berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan nasional demi tercapai­nya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sadar akan tugas pokok, kewajiban tanggung jawab sebagai pengemban Antropologi, dirasa perlu mengembang­kan organisasi sebagai wadah kegiatan yang menghimpun para pengemban ilmu itu, di bentuk organisasi protesi ilmiah yang bernama Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Nama, Waktu, dan Kedudukan

  • Organisasi ini diberi nama Asosiasi Antropologi Indonesia disingkat AAI, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Asosiasi.
  • Asosiasi didirikan di Jakarta untuk waktu yang tidak terbatas, pada tanggal 12, bulan Maret, tahun 1983.
  • Asosiasi berkedudukan di Jakarta.

Pasal 2
Asas dan Dasar

  • Asosiasi berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  • Asosiasi berdasarkan keilmuan.

Pasal 3
Tujuan dan Kegiatan Asosiasi

  1. Asosiasi didirikan dengan tujuan:
  • Meningkatkan kompetensi para anggotanya guna mempertinggi mutu profesionalnya.
  • Mengembangkan dan mengamalkan Antropologi untuk kepentingan bangsa, negara, dan umat manusia.
  • Menghimpun, menampung, menyalurkan pemikiran dan kegiatan ilmiah para anggotanya.
  • Mendorong dan melakukan kegiatan tukar-menukar informasi yang berkaitan dengan pengembangan, pengamalan dan peningkatan profesionalisme di antara sesama pengemban antropologi dan untuk masyarakat, baik di dalam dan di luar negeri.
  1. Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat 1, Asosiasi menyelenggarakan kegiatan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 4
Status, Sifat, dan Lambang

  • Asosiasi berstatus organisasi profesi keilmuan.
  • Lambang dan logo ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5
Dana dan Kekayaan Asosiasi

  1. Dana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan asosiasi diperoleh dari:
  • uang keanggotaan dan uang iuran anggota
  • sumbangan yang tidak mengikat
  • hasil usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan Asosiasi.
  1. Ketentuan tentang pendanaan dan kekayaan Asosiasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II
ORGANISASI

Pasal 6
Struktur Organisasi

  • Struktur organisasi terdiri atas: (a) Dewan Pertimbangan Etika, (b) Dewan Penasehat, (c) Badan Pengurus dan (d) Anggota
  • Ketentuan mengenai Dewan Pertimbangan Etika dan Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  • Badan Pengurus Asosiasi terdiri atas:
  • Pengurus Pusat, terdiri atas: Seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara dan Dewan Penasehat Pusat.
  • Pengurus Daerah, terdiri atas: Seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan De­wan Penasehat Daerah.

Pasal 7
Kepengurusan

  1. Pengurus Pusat dibentuk oleh Ketua Umum dan dibantu oleh formatur yang dipilih melalui kongres.
  2. Pengurus Daerah dipilih oleh dan dari anggota Asosiasi setempat dan dikukuhkan oleh pengurus pusat.
  3. Cara pemilihan pengurus pusat dan pengurus daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8
Tugas dan Fungsi Pengurus

  • Pengurus Pusat bertugas memimpin organisasi dalam masa jabatan pengurus, melaksanakan keputusan-kepu­tusan kongres, serta mempersiapkan rapat pleno tahunan dan kongres.
  • Pengurus Daerah bertugas melaksanakan keputusan-­keputusan kongres di daerah masing-masing, rnernper­siapkan bahan-bahan masukan untuk dibawa ke kongres, dan memimpin/mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Aso­siasi di daerah masing-masing.

Pasal 9
Rapat Pengurus

  • Rapat Pengurus dilaksanakan dengan atau tanpa ke­hadiran Dewan Penasehat untuk membahas dan menilai program dan pelaksanaan kerja serta tugas kepengurusan lainnya.
  • Rapat Pengurus diselenggarakan sekurang-kurangnya se­kali dalam satu tahun.

Pasal 10
Pengurus Daerah

  • Jika dikehendaki, Pengurus Daerah dapat dibentuk bila di suatu daerah berdomisili sekurang-kurangnya lima anggota biasa.
  • Pengurus Daerah dipimpin oleh seorang Koordinator yang tanggung jawabnya meliputi satu propinsi.

Pasal 11
Pembentukan Unit Kegiatan

  1. Untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana yang telah ditentukan, Asosiasi dapat membentuk kelompok studi, badan usaha dan lembaga-Iembaga sejenis di tingkat pusat maupun daerah sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Asosiasi.
  2. Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan kelompok studi, badan usaha dan lernbaga-lernbaga sejenis diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III KEANGGOTAAN
Pasal 12
Keanggotaan, Hak dan Kewajiban

  • Anggota Asosiasi terdiri atas anggota biasa, dan anggota kehormatan.
  • Setiap anggota mempunyai hak memperoleh perlindung­an dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia pada Asosiasi dalam melaksanakan darmabaktinya sesuai de­ngan ketentuan yang ada dalam Anggaran Rumah Tangga.
  • Setiap anggota wajib menjaga nama baik Asosiasi.
  • Setiap anggota wajib mentaati ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumahtangga, Pedoman Etika dan peraturan-peraturan hasil kesepakatan bersama yang telah ditetapkan oleh pengurus.

Pasal 13
Anggota Biasa
Syarat-syarat penerimaan untuk menjadi anggota Asosiasi didasarkan atas:
Latar belakang pendidikan antropologi dan mereka yang keanggotaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Bersedia menerima dan mentaati ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14
Angota Kehormatan

  • Dasar pengangkatan anggota kehormatan adalah jasa-jasanya dalam pengembangan antropologi di Indonesia seperti yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15
Sanksi dan Gugurnya Keanggotaan

  • Setiap anggota Asosiasi akan gugur keanggotaannya atas perrnintaan sendiri, meninggal dunia, melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rurnah Tangga
  • Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar Kode Etik Antropologi Indonesia
  • Dalam hal anggota rnelakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, dan melakukan perbuatan yang merugikan Asosiasi, Dewan Pertimbangan Etika akan memberikan sanksi kepada anggota yang bersangkutan.
  • Sanksi terhadap anggota yang melanggar akan diatur dalam .Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
KONGRES

Pasal 16
Kedudukan dan Wewenang

  1. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalarn organisasi Asosiasi.
  2. Kongres adalah rapat anggota yang diikuti oleh para ang­gota Asosiasi sebagai perwakilan daerah.
  3. Wewenang Kongres adalah: (a) menetapkan dan men­sahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, (b) memilih dan menetapkan Ketua Umum yang merangkap sebagai Ketua Formatur, (c) memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan Etika, (d) menentukan garis besar program kerja kepengurusan, (e) menentukan hal-hal lain yang dianggap perlu.
  4. Panitia Penyelenggaraan Kongres dibentuk oleh Pengurus Pusat.
  5. Apabila dipandang perlu, dapat diadakan Kongres Luar Biasa atas permintaan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu orang dari jumlah anggota Asosiasi, yang pelaksanaannya diatur dalam Agaran rumah Tangga.
  6. Kongres diselenggarakan sekali dalam lima tahun.

Pasal 17
Kuorum Hak Suara

  • Kongres dapat dilangsungkan bila dihadiri sekurang­kurangnya oleh dua pertiga dari pengurus daerah.
  • Bila kuorum tidak tercapai, maka sidang ditunda beberapa saat dan dibuka kembali untuk menentukan sah atau tidaknya Kongres.

Pasal 18
Keputusan Kongres

  1. Keputusan Kongres diarnbil berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah.
  2. Pungutan suara hanya dilakukan jika kesepakatan tidak tercapai.
  3. Keputusan melalui pemungutan suara dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya duapertiga dari peserta yang hadir.

BAB V
DEWAN PERTIMBANGAN ETIKA

Pasal19
Pembentukan dan Keanggotaan

  1. Dewan Pertimbangan Etika, selanjutnya disebut Dewan, dibentuk oleh Kongres.
  2. Dewan terdiri dari lima orang anggota yang dipilih ber­dasarkan usulan peserta kongres.

Pasal 20
Masa Jabatan dan Tugas

  1. Masa Jabatan Dewan meliputi jangka waktu lima tahun.
  2. Tugas Dewan adalah memberikan pertimbangan, baik diminta maupun tidak, tentang persoalan-persoalan etika dalam pengembangan dan pengamalan antropologi.

BAB VI PENUTUP

Pasal 21
Perubahan Anggaran Dasar

  • Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Kongres dan setujui oleh dua anggota yang hadir

Pasal 22
Pembubaran Organisasi

  • Asosiasi hanya dapat dibubarkan oleh Kongres dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jurnlah anggota yang terdaftar. Keputusan pembubaran dianggap sah jika disetuiui oleh duapertiga jumlah anggota biasa yang hadir
  • Jika Asosiasi ini dibubarkan maka surat-surat berharga dan kewajibannya diatur berdasarkan keputusan Kongres.

Disahkan di Cisarua, tanggal 23, bulan Juli, tahun 2010

Atas Nama Sidang Kongres III AAI.

             Ketua                               Sekretaris

(R. Yando Zakaria) ( Lamtiur H. Tampubolon )
II


ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI ANTROPOLOGI INDONESIA

BAB I
NAMA

Pasal 1
Nama Organisasi

  • Asosiasi Antropologi Indonesia (disingkat AAI dalam anggaran ini disebut Asosiasi).

Pasal 2
Makna

  • Asosiasi adalah wadah organisasi tertinggi bagi para pengemban antropologi Indonesia dari berbagai bidang, keahlian dan spesialisasi untuk saling berkornunikasi dan meningkatkan rnutu profesinya.

Pasal 3
Kegiatan Asosiasi

  • Asosiasi bergerak dalam bidang ilmiah dan pengabdian masyarakat.
  • Asosiasi memberi masukan mengenai kurikulum inti antropologi kepada program studi antropologi di univer­sitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
  • Asosiasi memberi rekomendasi kepada anggotanya untuk melanjutkan studi dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang sesuai dengan perundang-undangan yang ber­laku.
  • Asosiasi memberi akreditasi kepada para pengemban antropologi dalam menjalankan profesinya.

BAB II
Sifat, Status Dan lambang

Pasal 4
Sifat

  • Asosiasi bersifat profesi ilmiah di bidang pengembangan dan penerapan ilmu antropologi.

Pasal 5
Status

  • Asosiasi berstatus organisasi.

Pasal 6
Logo dan Lambang

  • Logo dan lambang Asosiasi adalah tiga huruf AAI yang meru­pakan singkatan dari Asosiasi Antropologi Indonesia. Ketiga huruf tersebut disatukan oleh garis mendatar pada bagian tengah yang melambangkan persatuan dan solidaritas asosiasi.

BAB III
Keanggotaan

Pasal 7
Anggota Biasa

Anggota biasa Asosiasi adalah:

  1. Sarjana (Sl), Magister (S2), dan Doktor (S3) atau yang sederajat dalam antropologi.
  2. Orang-orang di luar kategori pertama, yang diangkat ber­dasarkan atas keterlibatan individu dan minatnya dalam pengembangan mutu dan prestasi profesinya di bidang cakupan antropologi, sehingga dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota asosiasi, diangkat dan disahkan oleh Pengurus Pusat setelah mendapat penilaian dari Dewan Pertimbangan Etika.

Pasal 8
Anggota Kehormatan

  • Anggota Kehormatan diangkat berdasarkan atas jasa-jasa individu dalam pengembangan tingkat mutu bidang-bidang cakupan antropologi, dan dapat diusulkan oleh sekurang­kurangnya sepuluh orang anggota biasa, diangkat dan disah­kan oleh Pengurus Pusat setelah mendapat penilaian dari Dewan Pertimbangan Etika.

Pasal 9
Prosedur Pendaftaran Anggota

  • Calon anggota mengisi formulir keanggotaan, memenuhi persyaratan administrasi dan menyerahkannya kepada Pengurus.
  • Formulir keanggotaan memuat: nama, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, alamat tempat bekerja, bidang peker­jaan, riwayat pendidikan, riwayat profesi, dan pernyataan mentaati AD/ART Asosiasi.
  • Calon anggota resmi menjadi anggota Asosiasi kalau sudah disahkan oleh pengurus.
  • Anggota kehormatan dapat diangkat oleh Asosiasi atas usul sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota biasa dan disahkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 10
Hak Anggota

  • Setiap anggota berhak untuk turut berpartisipasi dalam berbagai upaya pengembangan antropologi yang dise­lenggarakan oleh Asosiasi.
  • Setiap anggota biasa berhak memilih dan diajukan sebagai calon pengurus Asosiasi dalam kegiatan-kegiatan pro­fesinya.
  • Setiap anggota berhak membela diri terhadap tuntutan sanksi akibat kesalahan yang dilakukannya, dan baru da­pat digugurkan keanggotaannya bila sudah dua kali men­dapat peringatan.

Pasal 11
Kewajiban Anggota

  1. Setiap anggota wajib mengikuti peraturan yang berlaku.
  2. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi nama baik Asosiasi.

Pasal 12
Gugurnya Keanggotaan
Anggota Asosiasi gugur keanggotaannya jika:

  • Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
  • Diberhentikan karena melanggar ketentuan-ketentuan da­lam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga.
  • Diberhentikan karena melakukan perbuatan-perbuatan ter­cela dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pedornan Etika.
  • Meninggal dunia.

BAB IV
PENGURUS

Pasal 13
Struktur Kepengurusan

  1. Ketua Umum adalah pengurus yang memimpin seluruh staf pengurus Asosiasi.
  2. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Ketua Umum didam­pingi oleh empat ketua, yang membidangi:
    • Profesi antropologi
    • Kurikulum dan pengembangan pendidikan
    • Dokumentasi dan Publikasi
    • Dana, Bantuan/Beasiswa dan Penghargaan
  3. Sekretaris Jendral menjalankan tugas administratif dibantu oleh sekretaris.
  4. Bendahara menjalan tugas pendataan keuangan dibantu oleh staf bagian keuangan.
  5. Staf Administrasi/Sekretariat yaitu tenaga-tenaga adminis­trasi yang membantu kegiatan-kegiatan pelaksanaan ad­ministrasi kepengurusan.
  6. Untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak rutin, pengurus berhak untuk membentuk kepanitiaan yang bersifat ad hoc.
  7. Staf Pengurus dan Panitia adalah anggota-anggota pe­ngurus yang jumlah dan macam keahliannya ditentukan oleh masing-masing ketua dan kepanitiaan sesuai dengan program kerja yang harus dilaksanakan.

Pasal 14
Hak dan Kewajiban Pengurus

  • Yang berhak menjadi Pengurus Pusat adalah anggota­-anggota Asosiasi, yang memenuhi syarat dan ditunjuk me­lalui kongres.
  • Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Sekretaris dan Bendahara berhak untuk mengambil keputusan-keputu­san dan kebijaksanaan-kebijaksanaan, sepanjang tidak ber­tentangan dengan AD/ART.
  • Dalam kegiatan kerjanya Pengurus dibantu oleh suatu staf administrasi/sekretariat. Staf administrasi/sekretariat ber­hak memperoleh gaji, sesuai dengan keahlian kerja dan pasaran gaji yang berlaku.
  • Pengurus Pusat dan anggota yang mendapat mandat ber­hak untuk memperoleh biaya perjalanan dan akomodasi sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun dan maksimal 14 hari perjalanan; untuk menghadiri kegiatan-kegiatan ilmiah di dalam wilayah Republik Indonesia atau untuk kepentingan-kepentingan Asosiasi. Dalam hal biaya perjalanan dan akomodasi tidak digunakan oleh pengurus yang tidak bersangkut-paut harus dikembalikan kepada bendahara untuk digunakan membantu kegiatan-kegiatan lain.
  • Pengurus wajib melaksanakan semua keputusan kongres.
  • Selama kongres diadakan pengurus wajib:
    • Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.
    • Menyampaikan laporan mengenai masalah-masalah etika
    • Menyampaikan laporan mengenai masalah-masalah profesi antropologi, kurikulum dan pengembangan
    • pendidikan, dokumentasi & publikasi, dan pendanaan.
    • Menyampaikan usulan penghargaan kepada seseorang yang dianggap patut menerimanya.
    • Menyelenggarakan simposium antropologi, dan kegiatan ilmiah lainnya.
    • Menyampaikan rencana-rencana kerja dalam bidang-bidang yang dianggap perlu untuk masa mendatang.
    • Merencanakan pertemuan-pertemuan ilmiah sesuai dengan program kerja.

Pasal 15
Masa Jabatan Pengurus

  • Ketua Umum dipilih untuk 5 tahun masa jabatan yang bisa diperpanjang sekali.
  • Ketua-ketua dipilih untuk masa jabatan 5 tahun.
  • Sekretaris Jenderal dan Bendahara dipilih untuk masa jabatan 5 tahun.
  • Ketua Panitia dan Staf Panitia diangkat oleh masing masing ketua bidang untuk masa jabatan paling lama 1 tahun.
  • Ketua Umum, Ketua-ketua bidang, Sekretaris Jenderal dan Bendahara, dan Staf Pengurus berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan tersebut berakhir.
  • Apabila Ketua Umum mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, bila pengurus tersebut dibentuk me­lalui penunjukan Formatur, maka Ketua Umum diwajibkan menyerahkan kedudukan tersebut kepada
  • Formatur, dan Formatur berdasarkan atas saran Pelindung, Penasehat, dan Ketua-Ketua Komisi menunjuk seorang Ketua Umum yang baru, dan bila pengurus tersebut dibentuk melalui pemilihan oleh kongres, maka
  • Ketua Umum wajib menyerahkan kedudukan tersebut kepada Rapat Pengurus, dan Ketua-Ketua bidang dengan mendengarkan saran dari Dewan Pelindung dan Penasehat menunjuk seorang Ketua Asosiasi yang baru.
  • Apabila Ketua-ketua bidang, Sekretaris Jenderal, Sekretaris dan Bendahara yang mengundurkan diri, maka yang ber­sangkutan wajib menyerahkan kedudukannya kepada Ketua Umum, dan Ketua Umum wajib menyampaikan kepada rapat pengurus untuk memilih calon-calon yang mempunyai potensi unutuk jabatan tersebut. Berdasarkan atas saran Dewan Pelindung dan Penasehat maka Ketua Asosiasi menentukan dan mengangkat Ketua bidang yang baru atau Bendahara yang baru.
  • Seluruh perubahan yang terjadi dalam kepengurusan wajib disampaikan melalui media komunikasi Asosiasi.

BAB V
KEGIATAN PENGURUS

Pasal 16
Ketua Umum

  • Memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Asosiasi yang berkaitan dengan keputusan kongres.
  • Mengetuai kongres dan rapat pengurus.
  • Menandatangani persetujuan dan kontrak kerjasama de­ngan lembaga-Iembaga pemerintah/swasta/ilmu pengeta­huan.
  • Menandatangani bantuan-bantuan perorangan dan lembaga yang diterima oleh Asosiasi.
  • Menandatangani surat-surat yang mengatas-namakan Aso­siasi, seperti Surat Penghargaan, Kartu Anggota, Surat Pemberitahuan, Pemberhentian sebagai Anggota, dan surat-surat lain yang sejenis.

Pasal 17
Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara

  • Membantu kegiatan-kegiatan Ketua Asosiasi.
  • Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program kerja.
  • Tugas Sekretaris Jenderal adalah melaksanakan kegiatan administrasi dan organisasi dibantu oleh sekretaris.
  • Tugas Bendahara: Mengusahakan dan mengelola dana Asosiasi. Menandatangani semua surat-surat berkenaan dengan pemasukan dan pengeluaran biaya Asosiasi, dengan sepengetahuan/tanda tangan Ketua Asosiasi.
  • Membuat laporan keuangan 1 tahun 1 kali; atau kalau sewaktu-waktu diminta oleh Ketua Asosiasi/ Ketua Komisi.

BAB VI
PENANDATANGANAN SURAT-SURAT PENTING

Pasal 18

  • Yang menandatangani surat-surat penting dan surat-surat keluar Asosiasi adalah Ketua Umum.

Pasal 19

  • Dalam hal Ketua Umum berhalangan maka yang berhak menanda tangani adalah salah seorang Ketua bidang sesuai dengan bidang kegiatan yang berada di bawah penge­lolaannya.

BAB VII
PENASEHAT DAN PELINDUNG

Pasal 20
Tugas Dewan Penasehat

  • Memberikan nasehat kepada Pengurus Asosiasi, baik diminta maupun tidak.

BAB VIII
DANA DAN USAHA

Pasal 21 Dana

  • Semua dana yang diterima oleh Asosiasi menjadi kekayaan Asosiasi.
  • Dana yang diperoleh dari iuran anggota akan ditentukan besarnya dalam kongres.
  • Penyimpanan dan administrasi penggunaannya menjadi tanggung jawab Bendahara.
  • Bendahara membuka rekening di bank atas nama Asosiasi.
  • Laporan pertanggungjawaban pengurus dapat diterima apabila urusan keuangan telah diperiksa tenaga/jasa audit yang resmi.

Pasal 22 Usaha

  • Dalam rangka mengusahakan dana untuk membiayai kegiatan­-kegiatan Asosiasi, Pengurus dapat menyelenggarakan ke­giatan-kegiatan yang menghasilkan dana asalkan tidak ber­tentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23
Perubahan anggaran rumah tangga

  • Anggota Asosiasi dapat mengusulkan kepada kongres untuk merubah isi pasal Anggaran Rumah Tangga ini.
  • Panitia Kongres akan memasukkan usulan tersebut kedalam agenda untuk dibicarakan, bila suara terbanyak menyetujui.

BAB X
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 24

Pembubaran Organisasi

  • Asosiasi dibubarkan jika dianggap tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan para anggota dengan mekanisme pemberhentian sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar.
  • Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur selanjutnya melalui Kongres dan
  • Keputusan atau Peraturan Pengurus.
  • Keputusan dan Peraturan yang dibuat oleh Kongres maupun Pengurus tidak boleh bertentangan dengan Ang­garan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

LAIN-LAIN

Pasal 25
Lain-lain

Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Antropologi Indonesia ini disahkan di Jakarta, pada tanggal 23, bulan Juli, tahun 2010.

Atas Nama Sidang Kongres III AAI.

Ketua                                              Sekretaris

t.t.d.                                                t.t.d.

( R. Yando Zakaria )                    ( Lamtiur H. Tampubolon )

Sumber : Grup FB AAI