Peran Pers Dalam Mewujudkan Pemilu Damai Dengan Jurnalisme Keberagaman

Ancaman Propaganda Intoleran

Menguatnya politik sektarian berbasis agama akan menjadi sebuah ancaman yang membayangi masyarakat Indonesia hari ini. Aktivasi politik sektarian menjadi bayang-bayang gelap yang mengancam ajang pesta demokrasi di tahun 2018 ini dan 2019 nanti, dimana pola yang dipakai adalah pemelintiran isu penistaan agama sebagai alat penggalangan massa. Dari temuan Setara Institute, faktanya sejak tahun 1965-2017, dari 97 kasus penistaan agama yang terjadi, eskalasi jumlah kasus terjadi secara signifikan di tahun-tahun politik. Yang menarik, selama masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, hanya terdapat 15 kasus dugaan penistaan agama. Namun angka ini meningkat drastis setelah reformasi, yakni mencapai 50 kasus hingga tahun 2014.

Eskalasi munculnya isu SARA dalam proses pemilihan para pemimpin semakin kentara semenjak Pilpres 2014. Kasus yang paling menonjol masih sama-sama dapat kita lihat pada proses Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Berawal dari beredarnya video yang berisi pidato Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama pada saat dialog dengan warga Kepulauan Seribu yang diduga isi pidatonya mengandung unsur penistaan agama sehingga akhirnya memicu polemik berkepanjangan. Gejolak tersebut terus muncul dan membelah opini masyarakat secara tajam sampai saat ini, membela agama atau membela penista agama. Dalam situasi ini, penggorengan isu SARA di pilkada Jakarta tidak hanya berefek pada masyarakat Jakarta, namun masyarakat Indonesia secara luas. Polarisasi masyarakat dengan menggunakan isu agama untuk meraup dukungan kemudian menjadi resep yang terus dijaga dalam pertarungan politik berikutnya. Pada tahun 2018 ini sudah muncul beberapa kasus yang secara intens digunakan untuk menebalkan polarisasi tersebut.

Bagi beberapa kalangan, meningkatnya penyebaran gagasan dan propaganda intoleran setelah masa reformasi disinyalir sejalan dengan era kebebasan informasi yang ditunjang oleh akses teknologi informasi di masyarakat. Propaganda saat ini sangat mudah dilakukan dengan menggunakan media online dan sosial media. Berbagai fasilitas media online dan sosial media, serta kecanggihan teknologi editing gambar atau video, telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berperan sebagai buzzer, baik dengan penyebaran hate speech, hoax, hingga fitnah, yang target utamanya adalah untuk kepentingan perebutan kekuasaan. Di sisi lain, persoalan lemahnya daya literasi masyarakat untuk melakukan crosscheck kebenaran berita menjadi peluang besar bagi berbagai hoax tersebut berhasil mencapai tujuannya.

 

Media dalam Pilkada : Netralitas dan Integritas Untuk Siapa?

Saat ini media merupakan salah satu aspek penting bagi kehidupan manusia. Hampir di setiap sendi kehidupan baik individu maupun secara berkelompok, masyarakat sangat membutuhkan media informasi. Peran jurnalis sebagai pelaku utama yang memproduksi informasi di media massa kemudian menjadi salah satu agen yang paling berpengaruh pada segala aspek kehidupan di masyarakat saat ini. Sejatinya, insan jurnalis mesti menyajikan fakta-fakta dan informasi secara independen tentang peristiwa dan isu-isu yang akan jadi referensi bagi masyarakat dalam membuat keputusan.

Akan tetapi, dikutip dari pepnews.com, perkembangan teknologi informasi yang memunculkan media online pada saat ini telah menyebabkan terjadi kelimpahan informasi (hiperealitas informasi) yang membuat masyarakat alih-alih mendapat pegangan kebenaran, malah  menjadi bingung untuk menilai keadaan. Fenomena pengendalian opini publik” (spinning of public opinion) menjadi jamak terjadi, yakni ketika informasi yang disisipkan lewat mekanisme jurnalisme, sejatinya hanya realitas pilihan. Tentu saja, realitas pilihan itu adalah cacahan dari keutuhan realitas yang sebenarnya di lapangan. Para jurnalis di lapangan hanya membidik penggalan-penggalan peristiwa, bukan keseluruhan. Itupun dipilah-pilih sesuai jobdesk dari redaksi. Makanya, cukup umum terjadi suatu peristiwa punya pengemasan berbeda antara berbagai media massa.

Persoalannya, kondisi tidak pasti itu sangat mudah memunculkan mis-komunikasi di masyarakat. Contoh paling jelas misalnya yang terjadi pada musim pilkada, dan yang paling kentara pada pilkada DKI Jakarta tempo hari. Hal itu terjadi karena terjadi ketika banyak dari oknum media melakukan framing bukan dengan niat menjernihkan keadaan, melainkan atas dasar kepentingan kelompok tertentu. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, telah jelas payung hukum serta kaidah dan etika jurnalis dan melarang jurnalis untuk menerima suap atau adanya intervensi kepentingan politik yang berdampak pada proses pembuatan berita. Semua media harus independen dalam memberitakan peristiwa seperti pilkada. Independensi dalam hal ini, wartawan mesti bisa tahu posisi dan harus kritis kepada semua calon yang ikut kontestasi Pilkada.

Sekedar mengingatkan kembali, etos jur­nalisme adalah netralitas. Seperti apa­pun kondisi yang dihadapi, media massa haruslah bersikap netral. Bahkan untuk situasi yang menuntut keberpiha­kan, media massa mesti lebih menge­de­pankan fakta dan kebenaran. Sebab, media me­rupakan satu dari empat pilar demokrasi di Indonesia. Media me­miliki peran yang vital untuk mewu­jud­kan penyeleng­garaan negara yang ter­kontrol. Termasuk berperan aktif dalam pro­ses pemilihan umum yang berasaskan jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia.

Dalam hal inilah keberpihakan dan integritas insan media pada kode etik jurnalistik dalam menjaga kedamaian proses pemilu menjadi barang yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Dilansir dari Galamedianews.com, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyampaikan, bahwa “pilkada yang damai hanya bisa berlangsung jika jajaran media turut serta menciptakan suasana kondusif dan damai dengan berlandaskan kode etik jurnalistik, melalui peliputan peristiwa yang menjunjung tinggi asas moralitas, profesionalitas, demokratis dan supremasi hukum.”

Terutama dalam konteks pilkada 2018 dan pilpres 2019 menda­tang. Kita berharap media melakukan kerja-kerja sesuai dengan aturan yang berlaku padanya. Media harus kembali ke basic, dengan melakukan cover both sides, bahkan jika perlu cover all sides, check recheck. Ha­rus dipisahkan fakta dan opini. Jangan men­dramatisir apalagi sampai melaku­kan labelisasi. Media dengan kerja-kerja jurnalis­tik­nya mesti mengambil perannya se­bagai sarana pencerdasan politik. Sebab kerja jurnalisme itu me­rupakan sebuah tanggungjawab mo­ral dan memiliki peran strategis dalam rangka ikut membangun masyarakat Indonesia yang demokratis dan toleran terhadap perbedaan dengan membuat suatu kerja jurnalistik yang mendukung terciptanya kedamaian, bukan sebaliknya.

Mendorong Ikhtiar Jurnalisme Kebaragaman Untuk Pemilu yang Damai

Dalam konteks ini, tidak salah kiranya kita mendorong insan jurnalis untuk mulai menggunakan pendekatan Jurnalisme Keberagaman yang disodorkan oleh Usman Kansong dalam bukunya yang berjudul Jurnalisme Keberagaman; Untuk Konsolidasi Demokrasi. Bagi Usman Kansong, jurnalisme semestinya berkontribusi mewujudkan pemahaman tentang keberagaman dan meminimalisasi konflik akibat penguatan identitas masing-masing kelompok. Jurnalisme Keberagaman adalah jurnalisme yang peduli pada keberagaman dan perbedaan agama, etnik, dan gender.

Menurut Kansong, media digunakan untuk melembagakan keberagaman. Prinsip jurnalisme keberagaman adalah fokus kepada empati dan advokasi untuk melindungi kelompok minoritas yang ditindas. Dalam situasi meningkatnya konflik sektarian di musim pemilu, media seharusnya mampu menjadi jembatan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan membawa prinsip jurnalisme damai, bukannya jurnalisme perang. Dalam pendekatan ini media massa harusnya menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan atas tegaknya hak asasi manusia dalam proses demokrasi di Indonesia. Media harus berpihak pada upaya-upaya untuk mendamaikan situasi, bukan pada kepentingan praktis yang malah memperkeruh situasi. Dalam upaya ini, Jurnalisme Keberagaman adalah niat yang tulus dari para jurnalis untuk menjaga wibawa media sebagai mata yang jernih untuk memandang dunia.

About Rahmad Efendi 16 Articles
Memperoleh sarjana dari Antropologi Unpad. Berminat dengan berbagai kajian tentang relasi kekuasaan dan ekonomi politik, terutama dalam korelasinya dengan isu pembangunan, sains, teknologi dan masyarakat.