Seri Mengenal AAI : Pedoman Etika Profesi

AAI

PEDOMAN ETIKA PROFESI ASOSIASI ANTROPOLOGI INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya setiap warga negara Indonesia yang atas dasar pendidikan dan minat menjadikan ilmu antropologi sebagai pokok perhatian utama dalam kehidupan profesionalnya sehingga dianggap sebagai pengemban ilmu itu, dengan sendirinya terlibat dengan upaya memperoleh pemahaman tentang manusia sebagai mahluk Tuhan yang dalam membina eksistensinya terus-menerus berusaha meletakkan pola pertalian yang bermakna dengan sesama manusia dan lingkungan.

Bahwa masyarakat Indonesia dengan kebudayaannya yang beraneka ragam, kini dan di kemudian hari mengalami perubahan-perubahan di dalam struktur dan dinamikanya sebagai akibat usaha pembangunan ke arah pencapaian masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa tugas dan kewajiban ilmu antropologi di Indonesia adalah untuk memperoleh pemahaman luas dan mendalam tentang masyarakat dan kebudayaan itu agar dapat memberikan sumbangan yang positif dan berarti kepada usaha pembangunan tersebut pada satu pihak dan pengembangan ilmu antropologi itu sendiri pada lain pihak.

Bahwa sebagai warganegara Indonesia, setiap pengemban ilmu antropologi wajib menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun pada tingkat yang lebih khusus ia harus memperhatikan pula tanggung jawab dan kewajiban yang terkait dengan kepentingan bidang ilmu yang ditekuninya, dan kepentingan manusia dan masyarakat yang langsung atau tidak langsung terlibat dan dilibatkan dalam usaha penelitian, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat.

Bahwa sesungguhnya sebagai akibat peranannya yang majemuk itu setiap pengemban ilmu antropologi dalam kegiatannya sewaktu-waktu akan dihadapkan dengan masalah dan dilema yang timbul karena pertentangan nilai dan kepentingan. Maka dengan demikian, agar dapat menghadapi dan menangani persoalan-persoalan etika dalam kehidupan profesionalnya diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi penuntun dan pagangan bagi setiap pengemban ilmu antropologi.

BAB I

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN TERHADAP MANUSIA DAN MASYARAKAT YANG DITELITI

Pasal 1

Dalam melaksanakan penelitian setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia hendaknya selalu memperhatikan tanggungjawabnya terhadap manusia dan masyarakat yang ditelitinya dengan menghormati hak, kepentingan, dan kepekaan mereka.

Pasal 2

Dalam melaksanakan penelitian setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia berkewajiban untuk:

a. Selalu menghargai martabat dan kerahasiaan pribadi orang yang diteliti;

b. Selalu berusaha memperhatikan kesejahteraan jasmani dan rohani orang yang diteliti.

Pasal 3

Dalam melaksanakan penelitian setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia wajib menerangkan sejelas mungkin maksud dan tujuan usaha penelitiannya kepada para nara sumber.

Pasal 4

Setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia yang dalam rangka penelitiannya memperoleh bahan data atau informasi, yang diberikan atas dasar saling percaya, wajib memperhatikan penggunaannya sesuai dengan kepentingan dan kepekaan mereka yang diteliti.

Pasal 5

1. Dalam melaksanakan penelitian, mengumumkan atau menerbitkan hasilnya, setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia wajib menghormati hak nara sumber untuk tidak disebutkan atau diumumkan identitasnya, kecuali bila ada persetujuan yang jelas dari yang bersangkutan.

2. Ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk semua data dan informasi yang diperoleh melalui peralatan audiovisual (perekam suara, alat pemotret, kamera film dan Iain-lain), maupun yang diperoleh melalui daftar pertanyaan, wawancara, dan observasi terlibat.

3. Atas dasar pemahaman nara sumber tentang kemungkinan adanya akibat negatif dari peralatan audiovisual tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka pengemban ilmu antropologi Indonesia wajib menghormati hak narasumber untuk menolak perekaman.

Pasal 6

Dalam melaksanakan penelitian maupun dalam menerbitkan hasil penelitian, setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia wajib mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap orang dan masyarakat yang diteliti.

BAB II

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT UMUM

Pasal 7

Setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia wajib untuk selalu jujur dalam mengumumkan atau menerbitkan hasil penelitiannya, dan dalam menyatakan pendapat yang bersumber baik pada hasil penelitiannya sendiri maupun pada hasil penelitian orang lain.

Pasal 8

Dalam laporan penelitiannya, setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia hendaknya menunjukkan secara jelas batas-batas keabsahan dari hasil penelitiannya.

Pasal 9

Setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia hendaknya sejauh mungkin mcnghindari distorsi atas hasil penelitiannya, baik yang bersumber dari pandangan hidup dan kepentingan sendiri, maupun pandangan hidup dan kepentingan pihak lain.

Pasal 10

Setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia hendaknya selalu jujur menyatakan batas-batas keahliannya dan batas-batas kemampuan antropologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah.

Pasal 11

Setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia hendaknya selalu bersedia untuk menyebarkan hasil penelitiannya kepada semua pihak yang berminat.

Pasal 12

Setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia harus :

a. Selalu mempertimbangkan kemungkinan, bahwa hasil-hasil penelitiannya dapat merugikan nama baik perorangan, atau menimbulkan keresahan masyarakat akibat pengumuman atau penerbitan hasil penelitian tersebut untuk umum;

b. Berusaha menghindari terjadinya akibat-akibat termaksud pada ayat (1) pasal ini, namun dengan tetap berupaya agar tetap sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan pasal 15 pedoman ini.

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN TERHADAP ILMU ANTROPOLOGI

Pasal 13

Setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia wajib menjaga nama baik ilmu antropologi, dan nama baik sesama pengemban ilmu tersebut.

Pasal 14

Supaya kegiatan penelitian lapangan di suatu masyarakat atau lokasi tetap dapat dilaksanakan di kemudian hari, maka setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia wajib memelihara hubungan baik dengan masyarakat yang diteliti dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masyarakat atau lokasi tersebut.

Pasal 15

Setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia hendaknya menghindari pelaksanaan penelitian yang bersifat rahasia dan tersembunyi, yang hasilnya tidak dapat dumumkan secara bebas.

Pasal 16

Setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia harus mengumumkan secara terbuka orang, lembaga atau badan yang bertindak sebagai pemesan, maupun maksud dan tujuan penelitian yang dilaksanakannya.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJTBAN TERHADAP REKAN SEBIDANG

Pasal 17

Setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia harus selalu bersikap terbuka dan bertanggungjawab atas terpeliharanya keterbukaan terhadap kritik dan tanggapan yang ditujukan kepada hasil-hasil yang dicapai.

Pasal 18

Setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia hendaknya bersikap netral dan mengingatkan rekan-rekan sebidangnya akan hal-hal yang dapat merendahkan martabat diri sebagai pengemban ilmu antropologi Indonesia.

BAB V

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJBAN TERHADAP PEMESAN

Pasal 19

Dalam menerima atau menolak suatu rencana atau tugas penelitian yang ditawarkan oleh pemesan, setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia wajib mempertimbangkan:

1. Apakah rencana atau tugas penelitian itu sesuai dengan tanggungjawab dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam pedoman etika ini;

2. Apakah rencana atau tugas penelitian itu memiliki dampak yang sesuai dengan integritas pribadinya.

BAB VI

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN TERHADAP MAHASISWA

Pasal 20

Setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia yang terlibat dalam pendidikan dan pengajaran bertanggungjawab atas:

1. Meningkatkan pengetahuannya secara terus-menerus sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan;

2. Meningkatkan prestasi akademis para mahasiswa sebagai generasi penerus yang berada di bawah asuhannya;

3. Mengembangkan hubungan dengan mahasiswa atas dasar keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan menghargai pemanfaatan tenaganya.

Pasal 21

1. Setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia yang terlibat dalam pendidikan dan pengajaran wajib bersikap terbuka terhadap, dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan minat dan pendapat yang berhubungan dengan kegiatan akademis para mahasiswa di bawah asuhannya.

2. Bersedia memberikan pertimbangan dan nasehat tentang berbagai kesempatan kerja yang ada.

Pasal 22

Setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia yang terlibat dalam pendidikan dan pengajaran wajib untuk :

1. Menyatakan penghargaan dalam setiap karya tulisnya bila memanfaatkan bantuan mahasiswa;

2. Memberikan pengakuan yang sewajamya (termasuk pencatuman nama sebagai salah seorang penulis) jika hasil penelitian mahasiswa digunakan dalam karya tulisnya.

Pasal 23

Setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia yang terlibat dalam pendidikan dan pengajaran wajib berusaha agar para mahasiswa di bawah asuhannya memahami, menghayati, dan mengamalkan Pedoman Etika ini.

BAB VII

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN DALAM PENGABD1AN PADA MASYARAKAT

Pasal 24

Setiap pengemban ilmu antropologi yang terlibat dalam usaha pengabdian pada masyarakat hendaknya :

1. Membatasi diri pada penanganan bidang-bidang sosial budaya;

2. Selalu menyadari bahwa pengembangan sosial budaya pada akhirnya terletak pada masyarakat itu sendiri

BAB

VIII

DEWAN PERTIMBANGAN ETIKA

Pasal 25

Jika dalam kalangan pengemban ilmu antropologi Indonesia timbul (a) keraguan mengenai makna ketentuan-ketentuan Pedoman Etika ini; (b) perbedaan paham dan perbedaan penafsiran sebagai akibat penerapannya; dan (c) perbedaan penilaian terhadap perilaku dan tindakannya yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut. hendaknya setiap pengemban ilmu antropologi Indonesia mengusahakan penyelesaiannya melalui Dcwan Pertimbangan Etika yang dibentuk oleh Asosiasi Antropologi Indonesia.

Pedoman Etika Profesi Antropologi Indonesia ini disahkan di Jakarta,

pada jam , tanggal ______ Bulan __________________1997

Pimpinan Sidang Kongres II AAI

(Sekretaris)                                                                (Ketua)

  1. Wakil Utusan Daerah/Wilayah AAI DKI-Jaya t.t.d. (…………)
  2. Wakil Utusan Daerah/Wilayah AAI Jabar t.t.d. (………..)
  3. Wakil Utusan Daerah/Wilayah AAI DI-Yogyakarta t.t.d. (……)
  4. Wakil Utusan Daerah/Wilayah AAI Jatim t.t.d. (………….)
  5. Wakil Utusan Daerah/Wilayah AAI Bali t.t.d. (…………)
  6. Wakil Utusan Daerah/Wilayah AAI Sumut t.t.d. (……………)
  7. Wakil Utusan Daerah/Wilayah AAI Sumbar t.t.d. (…………..)
  8. Wakil Utusan Daerah/Wilayah AAI Sulut t.t.d. (…………)
  9. Wakil Utusan Daerah/Wilayah AAI Sulsel t.t.d. (…………)
  10. Wakil Utusan Daerah/Wilayah AAI Sultra t.t.d. (…………)
  11. Wakil Utusan Daerah/Wilayah AAI Irja t.t.d. (…………)
  12. Wakil Utusan Daerah/Wilayah AAI NTT t.t.d. (………….)
  13. Wakil Utusan Daerah/Wilayah AAI Maluku t.t.d. (…………..)

Sumber : File Dokumen Grup Facebook Asosiasi Antropologi Indonesia

Link Grup AAI