Integrasi dan Kedaulatan Nasional, Semangat Perayaan Hari Nusantara

logo hari nusantara

Dua hari yang lalu, tanggal 13 Desember, pemerintah merayakan Hari Nusantara 2015 di Lampulo, Nanggroe Aceh Darussalam. Perayaan ini adalah puncak dari serangkaian kegiatan yang telah berjalan sepanjang tahun 2015. Dihadiri oleh wakil presiden Yusuf Kalla, perayaan itu diisi oleh berbagai rangkaian kegiatan yang sebagian besar bertema bahari. Tema tentang kelautan masih konsisten digunakan sejak pertama kali perayaan ini dikukuhkan tahun 2001 silam, bedanya dari tahun ke tahun, perayaan ini semakin terlihat megah. Apalagi di tengah kebijakan Nawacita pemerintahan Jokowi yang gencar mempromosikan tema “kembali ke laut,” perayaan hari nusantara mendapat perhatian yang lebih besar.

Namun saya berani bertaruh, masih banyak di antara para pembaca yang belum familiar dengan hari nusantara. Meski sudah dirayakan selama 15 kali sejak tahun 2001, perayaan hari nusantara belumlah menjadi isu populer di negeri ini. Apalagi di tengah drama #papamintasaham yang sedang hits, berita tentang perayaan ini terkesan selewat saja. Namun jangan risau, tulisan ini bermaksud menyisir sejarah dari hari nusantara dan relevansinya dengan agenda integrasi nasional.

Hari Nusantara merupakan perwujudan dari Deklarasi Djuanda yang dianggap sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia kedua. Melalui deklarasi tersebut, Indonesia merajut dan mempersatukan kembali wilayah dan lautannya yang luas, menyatu menjadi kesatuan yang utuh dan berdaulat. Keppres No.126/2001 mengukuhkan Hari Nusantara sebagai hari nasional yang dirayakan setiap tanggal 13 Desember.

Mungkin banyak di antara pembaca yang bertanya-tanya, kenapa pula hari nusantara ditampilkan dalam perayaan beratribut bahari? Deklarasi Djuanda adalah alasannya. Jika di masa orientasi sekolah atau organisasi anda pernah dibekali dengan materi wawasan nusantara, itu adalah penjabaran dari deklarasi tersebut. Pada tanggal 13 Desember 1957 deklarasi itu dibuat untuk mengambil kembali kedaulatan Indonesia atas laut-laut yang ada di antara pulau-pulau di wilayah negara ini (selain Papua yang belum bergabung dengan NKRI). Sebelumnya, Indonesia hanya menguasai laut sejauh 3 km dari pinggir pantai di setiap pulau, sisanya adalah wilayah pelayaran internasional di bawah hukum Belanda. Rupanya Deklarasi Djuanda menggunakan konsep wilayah nusantara sebagai landasan legitimasi penguasaan kembali laut-laut tersebut. Sebab itulah, hari nusantara sesungguhnya perayaaan Deklarasi Djuanda yang mengingatkan kita akan pengambilan kembali kedaulatan atas wilayah laut Indonesia.

Sejarah Hari Nusantara. Sumber : harinusantara.info

Bagaimanakah sebenarnya konsep wilayah nusantara menjadi landasan dari Deklarasi Djuanda itu? Rupanya nusantara adalah sebuah istilah administratif dari zaman Majapahit yang menunjuk pada sebagian besar wilayah Indonesia saat ini. Istilah itu tercatat dalam literatur-literatur Jawa abad ke 12-16 masehi, misalnya dalam kitab Negarakertagama. Di kerajaan Majapahit, “Nusantara, berarti “pulau lain” (dalam arti di luar pulau Jawa), yakni daerah di luar pengaruh budaya Jawa tetapi masih diklaim sebagai daerah taklukan; para penguasanya harus membayar upeti.” Wilayah mana sajakah itu? Sejak dari sekolah dasar, kita telah diajarkan bahwa wilayah-wilayah yang diklaim taklukan Majapahit itu adalah semua kerajaan yang ada dalam sumpah amukti palapa yang diucapkan sang Mahapatih Gajah Mada. Berikut bunyi sumpah tersebut:

“ira Gajah Mada pepatih amungkubumi tan ayun amukita palapa, sira Gajah Mada : Lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring seram, Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa.” Terjemahannya: “Dia Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, “Jika telah mengalahkan pulau-pulau lain, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa.”

Sebenarnya yang mereproduksi sumpah di atas sebagai bukti penguasaan Majapahit terhadap wilayah-wilayah yang disebutkan adalah pekerjaan pemerintahan orde baru. Reproduksi itu menjadi bahan pelajaran di sekolah-sekolah yang kita warisi hingga saat ini. Mereka sengaja menyebarkan pengetahuan sejarah versi itu untuk menjadi legitimasi yang membenarkan hegemoni suatu kelompok sebagai penguasa elit negara ini. Pekerjaan pemerintahan orde baru ini mengingatkan saya akan telaah kritis Foucault tentang relasi kuasa/pengetahuan. Bahwa upaya produksi kebenaran sejarah seperti itu benar-benar menjadi contoh sempurna untuk apa yang disebut Foucault (1980) sebagai kondisi di mana “kekuasaan memproduksi kebenaran untuk menyokong kekuasaan.”

Padahal, klaim penguasaan Majapahit atas wilayah-wilayah yang disebutkan dalam sumpah itu adalah hal yang kontroversial sejak dulu. Para pendukung sejarah versi ini mengungkapkan literatur-literatur kuno yang bercerita bahwa ada hubungan diplomatik antara Majapahit dan kerajaan lainnya di nusantara, bahkan kerajaan lain sering mengirimkan hadiah-hadiah sebagai upeti untuk raja Majapahit. Sementara bagi pihak yang mempertanyakan, mengajukan hasil-hasil penelitian bahwa Majapahit belumlah menguasai nusantara. Sumpah palapa memang benar diucapkan, namun hanya baru niat dari Gajah Mada, belum sempat terwujudkan. Tidak ada bukti otentik akan ketundukan kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara pada Majapahit. Perkara adanya hubungan diplomatik dan hadiah untuk raja Majapahit, tidak bisa disimpulkan itu adalah upeti. Mereka menilai berkirim hadiah adalah hal yang lumrah dalam hubungan antar kerajaan, sama saja seperti hubungan baik antar negara-negara modern.

Wilayah Majapahit ada di dalam Nusantara. Sumber : arkeologijawa.com

Sebab itulah, Ki Hadjar Dewantara sendiri selaku orang pertama yang menghidupkan konsep itu kembali di abad 20 hanya menggunakannya sebagai usulan nama untuk negara merdeka yang baru pasca Hindia Belanda (namun akhirnya yang dipakai Indonesia). Ir. Soekarno dan para pendiri bangsa juga tidak menggunakan klaim kekuasaan Majapahit seperti versi orde baru itu sebagai landasan mendirikan Indonesia. Melainkan hanya menggunakan deskripsi geografis wilayah nusantara untuk menunjuk di mana saja wilayah yang akan menjadi negara Indonesia. Mengingat wilayah-wilayah itu memiliki latar belakang dan tujuan yang sama, yakni sama-sama berjuang melawan kolonialisme bangsa Eropa. Dalam proses itu, nusantara memang menjadi salah satu jargon penting yang digunakan Ir. Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya untuk membayangkan pada raja-raja dan rakyat di nusantara bagaimana luas, kaya dan kuatnya negara Indonesia yang akan didirikan.

Negara Indonesia didirikan oleh bangsa Indonesia. Suatu bangsa yang dibangun oleh bayangan bahwa mereka memiliki identitas yang sama, yakni pribumi yang hidup di wilayah nusantara dengan latar belakang nasib dan tujuan yang sama. Dalam proses itu, nusantara dan Indonesia menjadi dua kata yang sering dipertukarkan untuk menuju makna yang sama. Nusantara adalah kata pendahulu untuk Indonesia. Sebab itulah, Deklarasi Djuanda juga menggunakan terma nusantara sebagai legitimasi mengambil kembali kedaulatan wilayah Indonesia secara menyeluruh, baik darat maupun lautnya. Inilah pemahaman yang mendasar tentang semangat perayaan hari nusantara.

Referensi
Cita-cita Indonesia. http://www.leimena.org/id/page/v/615/cita-cita-indonesia
Nusantara. https://id.wikipedia.org/wiki/Nusantara
Sejarah Hari Nusantara. http://harinusantara.info/
Sumpah Palapa : Masih Relevankah Untuk Persatuan? http://www.arkeologijawa.com/index.php?action=publikasi.detail&publikasi_id=251

Rahmad Efendi

Memperoleh sarjana dari Antropologi Unpad. Senang membaca manga. Sedang belajar di bidang tulis menulis. Berminat dengan berbagai kajian tentang relasi kekuasaan dan ekonomi politik, terutama dalam korelasinya dengan isu pembangunan, sains, teknologi dan masyarakat.

More Posts - Website

Follow Me:
FacebookGoogle Plus