Hilmar Farid; AAI Bisa Berperan Lebih Besar dalam Membangun Basis Data Empirik Keragaman Sosial Budaya di Indonesia

Dirjen Kebudayaan dan Ketua AAI 2016-2020

Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) telah resmi memiliki pimpinan pengurus pusat yang baru untuk tahun 2016-2020, yakni Idham Bachtiar Setiadi. Beliau berlatar belakang sebagai seorang praktisi yang dikenal aktif terlibat dalam pelestarian cagar budaya di Indonesia. Pimpinan baru itu dipilih secara aklamasi oleh peserta kongres AAI yang telah berlangsung dari tanggal 13-15 Januari 2016.

Pimpinan Dirjen Kebudayaan RI, Hilmar Farid Setiadi yang langsung melantik pimpinan pengurus pusat AAI itu sore tadi (15/01), di kampus Fisip UI, Depok. Dalam sambutannya sebelum melantik ketua AAI, Hilmar Farid menyampaikan isu strategis yang selayaknya menjadi perhatian kepengurusan AAI ke depan.

Pimpinan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang baru dilantik Menteri Anies pada 31 Desember 2015 itu langsung membidik persoalan mendasar dari ilmu-ilmu sosial budaya di Indonesia. Sudah terlalu lama ilmu sosial budaya hanya menjadi jadi tukang bersih-bersih, sekadar membereskan persoalan yang ditimbulkan program-program pembangunan, hanya menjadi pelaku sekunder yang perannya sangat dibatasi.

Hilmar Farid melihat kebudayaan adalah stasiun terakhir dari setiap agenda pembangunan. Sebagai Dirjen Kebudayaan saat ini, Ia menyusun kebijakan, bahwa tidak hanya mengurus kebudayaan sebagai seni dan tradisi semata. Dirjen kebudayaan juga bertugas menjahit sinkronisasi berbagai program dengan lembaga-lembaga yang lain.

Sinkronisasi akan fokus pada isu pembangunan pedesaan dan kemaritiman. Kerjasama akan dibangun dengan Kementrian Pedesaan dan Menko Maritim. Dengan kebijakan seperti itu, peran Dirjen Kebudayaan tidak terbatas lagi pada urusan seni tradisi, tapi lebih kepada pengarus-utamaan kebudayaan dalam pembangunan.

Hilmar menegaskan bahwa sekarang perlu dibalik, Antropologi, Sosiologi, Sejarah, dan ilmu-ilmu sosial budaya yang lain harus menjadi pemain sentral dalam proses perencanaan pembangunan. Sebab itu, beliau berharap AAI sebagai wadah para antropolog se-Indonesia bisa mengambil peran lebih strategis.

Untuk itu, penguatan kelembagaan secara formal akan sangat bermakna untuk membuat peran asosiasi lebih berarti. Penting adanya, semua asosiasi keilmuan dapat dukungan kelembagaan dan finansial dari pemerintah. Di sisi lain, asosiasi-asosiasi tersebut perlu ikut membantu pemerintah, dengan memikirkan secara bersama-sama rumusan strategis ke depan bagaimana agenda pembangunan kebudayaan akan dilakukan. Hilmar menjelaskan bahwa dalam hal ini pemerintah akan berperan sebagai fasilitator bagi asosiasi-asosiasi keilmuan.

Hilmar menilai bahwa peran sentral AAI bagi kementrian dapat berupa sokongan basis empirik dan pengetahuan terkait pluralisme dan keberagaman. Sebab, pihak Dirjen Kebudayaan saat ini sedang risau karena basis empirik tentang keragaman sangat terbatas.

“Mengenai pluralisme ini, kita berdiri di atas landasan yang rapuh. Kita punya ensiklopedi suku bangsa di Indonesia, tapi hanya sekedar deskripsi. Kita perlu basis data empirik terkini yang komprehensif, sehingga keragaman kita berdiri di atas data yang kokoh. Saya rasa AAI bisa berperan lebih besar di dalam hal ini,” tegas beliau saat menutup sambutannya.

Rahmad Efendi

Memperoleh sarjana dari Antropologi Unpad. Senang membaca manga. Sedang belajar di bidang tulis menulis. Berminat dengan berbagai kajian tentang relasi kekuasaan dan ekonomi politik, terutama dalam korelasinya dengan isu pembangunan, sains, teknologi dan masyarakat.

More Posts - Website

Follow Me:
FacebookGoogle Plus

  • Fikarwin Zuska

    Keren. Kereksi sedikit aja. Idham Setiadi bukan dosen UI. Dia boleh dibilang praktisi antropologi.

    • Wah… Makasih pak untuk koreksinya. Maap karena saya belum cek profesi pak idham nya. Segera di revisi pak.