Antropologi Maritim dan Pembangunan Wilayah Pesisir Indonesia

Beberapa waktu ke belakang sempat beredar informasi mengenai perekrutan tenaga ahli antropologi untuk mengisi pos-pos di Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Upaya itu dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala kultural di dalam pelaksanaan program kerja KKP di berbagai daerah. Berita tersebut seperti sebuah angin segar di antara kekhawatiran minimnya pelibatan antropolog dalam kebijakan atau program kerja pemerintah. Memang, antropologi telah menyiapkan seperangkat pengetahuan dan keterampilan agar memiliki kompetensi di bidang ini, yakni dengan mengembangkan kajian Antropologi Maritim. Secara sederhana, kita dapat mendefinisikan antropologi maritim sebagai sebuah ilmu yang mengkaji atau mempelajari sistem kebudayaan, sikap-sikap, serta aktivitas dan kehidupan sosial manusia dalam sebuah wilayah maritim. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana dan seberapa jauh antropolog dapat berperan dalam isu-isu kemaritiman?

 

Menyelami Persoalan Mendasar

 

Dalam kajian maritim, pendekatan antropologi cenderung melihat pada persoalan relasi sosial antar manusianya, misalnya tentang kehidupan masyarakat nelayan. Sama halnya saat mempelajari masyarakat petani, antropologi melihat masyarakat nelayan tidak lepas dari pelapisan struktur sosial. Pertama, lapisan para pemilik modal, yaitu orang yang menyediakan dana, alat penangkap ikan dan perahu. Biasanya secara aktif mengurusi bagi hasil dan distribusi serta pemasaran produk-produk laut. Kedua, lapisan para Juragan yaitu nelayan yang menyewa alat penangkap ikan dan perahu dari pemilik modal. Juragan juga mengatur atau memimpin kegiatan para nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut. Ketiga, lapisan para nelayan buruh yang tidak memiliki modal dan hanya menawarkan jasa tenaga yang sesuai untuk kemampuannya.

 

Pelapisan sosial yang terjadi pada dasarnya memiliki peran dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan secara struktural pada masyarakat nelayan. Sederhananya, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang telah dikondisikan. Struktur sosial di masyarakat nelayan menyebabkan pemilik modal dan juragan menguasai perputaran modal yang ada. Mereka memanfaatkan orang-orang tak berpunya agar mau bekerja dengan gaji yang minim. Sebagai orang tak punya, demi memperoleh penghasilan, nelayan buruh terpaksa menjalani peran itu, dengan gaji yang hanya cukup untuk sekedar hidup. Bahkan penghasilan nelayan buruh itu pun sering kali sudah terpotong oleh hutang, atau malah dihamburkan untuk hiburan-hiburan yang disediakan oleh para juragan. Sudah tentu kecil kesempatan nelayan buruh untuk turut mengakumulasi kekayaan. Akibatnya, mereka terjerat dalam jaring kemiskinan yang ditebar para juragan. Terjebak dalam satu ikatan semi perbudakan, yang populer dikenal dengan sistem patron-client. Inilah yang disebut dengan kemiskinan struktural pada masyarakat nelayan.

 

Persoalan kemiskinan struktural seperti ini sesungguhnya umum terjadi di wilayah pesisir nusantara, dan telah menjadi perhatian utama dari KKP. Namun, persoalan ini sering kali hanya dilihat di permukaannya saja oleh para perancang kebijakan. Sebab, tidak mudah untuk menyingkap kebenarannya akibat terhalang oleh barier-barier budaya antara pemahaman perancang kebijakan dan konteks yang terjadi di masyarakat setempat. Apalagi tingkat keragaman etnis di nusantara sangat tinggi, sehingga makin rumitlah proses pemahaman itu. Sebab itulah, kebanyakan program pembangunan masyarakat pesisir tidak tepat sasaran. Sumber daya yang datang dari program, alih-alih memberdayakan nelayan buruh, malah berkumpul menjadi aset bagi para pemilik modal dan juragan. Pada aspek inilah para pembuat kebijakan membutuhkan bantuan dari para antropolog untuk membuat analisis yang tepat tentang kondisi suatu masyarakat pesisir dan agenda perubahan seperti apa yang perlu dilakukan.

 

Menggali Pelajaran dari Kearifan Lokal

 

Selain dari persoalan kemiskinan struktural, permasalahan lainnya yang sering kali menjadi perhatian para antropolog adalah isu perebutan antar nelayan dalam pemanfaatan sumber daya perairan yang tersedia di wilayah mereka. Sumber daya perairan pada dasarnya merupakan sumber daya milik umum (common property resources) yang siapa pun secara terbuka dapat memanfaatkannya. Persepsi dominan terhadap eksistensi sumber daya perikanan sebagai milik umum telah mendorong kebebasan yang penuh untuk memanfaatkannya. Demikian pula, masih kuatnya pandangan masyarakat kita bahwa isi laut tidak akan habis justru mengarahkan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan menjadi cenderung tindak terkontrol dan eksploitatif. Jika keadaan demikian terus berlangsung tanpa ada kontrol sosial yang efektif, kelangkaan atau bahkan kerusakan sumber daya perairan akan sulit dihindari. Bukan tidak mungkin akan terjadi apa yang disebut Hardin (1968), sebagai tragedy of the commons atau “tragedi kepemilikan bersama,” yang menyebabkan “kerugian besar untuk semua.” Jika hal demikian benar terjadi maka bukan hanya generasi sekarang saja yang harus menanggung risikonya tetapi juga generasi yang akan mendatang.

 

Keadaan yang demikian tentu sangat tidak diharapkan terjadi. Pemerintah perlu sedini mungkin mendeteksi adanya tendensi negatif yang akan muncul dalam setiap praktik pengelolaan sumber daya perairan. Hal itu sebenarnya juga bisa dipelajari pemerintah dari masyarakat pesisir itu sendiri. Setiap masyarakat pesisir memiliki cara pandangnya tersendiri dalam melihat laut dan segala isinya, atau dalam terminologi yang lebih umum seringkali kita sebut sebagai kearifan lokal. Dalam hal ini, kemampuan mengidentifikasi kemudian menganalisa bagaimana kearifan lokal bekerja merupakan salah satu peran yang dapat diambil oleh seorang antropolog untuk membantu para pembuat kebijakan. Bagi para pembuat kebijakan, kemampuan itu sangat dibutuhkan untuk memastikan program yang dilaksanakan dapat berjalan beriringan dengan masyarakat lokal. Misalnya, studi-studi antropologi maritim sejauh ini memperlihatkan bahwa sumber daya perairan di samping sebagai sumber daya milik umum, juga ditemukan adanya tata kelola secara adat dari masyarakat nelayan yang mendiami suatu kawasan pesisir (Kusnadi, 2002). Tata kelola secara adat itu, jika berjalan dengan benar, terbukti efektif dalam menjaga relasi-relasi antara kelompok-kelompok nelayan yang ada, misalnya seperti sistem “sasi laut“ di Sulawesi. Dengan memahami tentang pengetahuan lokal itu, pembuat kebijakan bisa memasukkannya dalam agenda pembangunan yang akan dijalankan pada wilayah tersebut.

 

Peran Lebih Jauh?

 

Apakah peran antropolog berhenti hanya sampai di situ, hanya sekedar penyaji analisis saja? Tentunya tidak. Agar agenda itu tercapai, perlu adanya pendampingan yang intensif bagi masyarakat penerima program. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengaktifkan modal sosial di masyarakat, melihat bagaimana program berdampak pada masyarakat, dan bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh pelaksana program dan masyarakat. Untuk itu, para antropolog dapat berperan lebih jauh dengan menjadi penyambung lidah, mata dan telinga antara masyarakat dan pemerintah begitu pun sebaliknya, dan yang paling utama adalah memastikan bahwa program yang dijalankan memang diarahkan pada perubahan sosial yang diharapkan.

 

Jika program itu untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Maka hendaknya sampai pada tingkat di mana nelayan miskin tidak hanya keluar dari situasi kemiskinan secara temporer, tetapi juga bermakna pada penciptaan kemampuan bagi mereka untuk secara mandiri mengatasi masalah-masalah yang akan datang. Dan jika program itu untuk memperbaiki relasi-relasi sosial antara para nelayan dalam pengelolaan sumber daya perairan. Maka hendaknya hingga sampai pada terwujudnya kolaborasi serta partisipasi aktif berbagai unsur dengan tujuan pada peningkatan kesejahteraan materil maupun psikologis, baik itu dalam tingkat individu maupun komunitas, dan berhasil merevitalisasi peran penting dari suatu pengetahuan lokal dari masyarakat tersebut. Demikianlah hal-hal yang dapat disumbangkan antropologi maritim dalam upaya pembangunan wilayah pesisir di Indonesia.

 

Referensi:
Hardin, Garrett.(1968). The Tragedy of the Commons. Science, New Series, Vol. 162, No. 3859 (Dec. 13, 1968), pp. 1243-1248. Published by: American Association for the Advancement of Science. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1724745
Kusnadi.(2002). Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan. Yogyakarta : LKiS.

Nopi Fajar Prasetyo

Alumnus Antropologi Unpad, pengalaman di bidang consumer research dan kini aktif sebagai strategy planner di multinational FMCG.